Kritik Pembangunan Dalam Refleksi Awal Tahun 2022 dan Jelang Setahun Kepemimpinan Wali Kota Metro




Metro - Kamis, 13 Januari 2022 menjadi awal diskusi bulanan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) Kota Metro. Berlokasi di Lembah Dempo, diskusi tersebut mengangkat tema "Pembangunan Kota Metro dalam Refleksi Awal Tahun 2022 dan Jelang Setahun Kepemimpinan Walikota Metro".


Terdapat empat narasumber dalam diskusi yang mengangkat isu Kota Metro dengan beragam perspektif, diantaranya; Ridhuwan Sory Ma'oen Ali, Agus M. Septian, Sugeng Siswoyo yang ketiganya merupakan anggota Kahmi Metro dan mantan Ketua DPRD Kota Metro Sudarsono.


Di kesempatan pertama, secara garis besar Ridhuwan mengatakan bahwa pembangunan Kota Metro terkesan mundur dan tertinggal bila dibandingkan dengan beberapa Kabupaten di Provinsi Lampung.


"Pembangunan di Metro dari dulu hanya bongkar pasang. Tidak ada lompatan segar dan juga pembangunan yang berarti. Semua (eksekutif dan legislatif) hanya fokus memperkaya diri," kata Ridhuwan.


Ridhuwan menuturkan, Pemimpin Metro yg didukung oleh sebagian besar Kahmi Metro itu, menjelang kepemimpinannya setahun ini belum ada perkembangan. 


"Sedikitnya terdapat beberapa warisan masalah dari kepemimpinan sebelumnya yang musti diselesaikan. Beberapa kebijakan diantaranya tentang masalah terminal, perekrutan pegawai, serta persoalan pasar Shopping dan Cendrawasih," tuturnya.


Pembicara selanjutnya Agus M. Septian, ia menyampaikan beberapa isu pokok Kota Metro dalam kurun waktu setahun terakhir.


"Fokus pada persoalan satu tahun terakhir. Satu gejala yang menurut saya unik dalam penempatan pejabat, yaitu pengrekrutan eselon bukan lagi menjadi rahasia. Mereka yang berada di luar lingkaran kekuasaan dapat dengan leluasa mengetahui informasi tentang siapa yang akan menjabat di posisi-posisi strategis," katanya.


"Ada pejabat eselon tidak bertugas linier selama minimal lima tahun. Dengan begitu, pejabat tersebut tidak terbukti cukup memiliki pengalaman dan jam terbang yang cukup untuk menduduki posisinya," lanjut Agus.


Agus juga menegaskan bahwa struktur Pemerintah Daerah sudah lengkap, tetapi masih membentuk tim baru sebagai sarana konsultasi. Mengingat, hal itu seharusnya dapat ditangani oleh struktur daerah yang ada.


"Hal itu akan timbul masalah baru karena pemetaan anggaran untuk membuat kegiatan tambahan dan membiayai orang-orang yang tidak punya kompetensi dan tupoksi di pemerintahan. Kebijakan tersebut juga akan menjadi sesuatu yang menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan akhirnya lepas dari tanggung jawab," kata Agus.


Menanggapi hal tersebut, Sudarsono mengatakan, jika kondisi SDM dan pola pembangunannya seperti itu akan menuai masalah dari persoalan lalu yang tak kunjung rampung.


"Saya lihat kebijakan di Metro punya banyak masalah dalam pengelolaan. Pola pikirnya sempit, hanya tertuju pada keuntungan dan tidak berpikir soal dampak. Salah satunya soal PAD yang didapat dari pajak dan retribusi, hari ini saya nilai sangat bermasalah lantaran banyak kebobolan, dan penghasilan Metro yang ada hari ini tidak optimal," ujar pria yang akrab dengan swbutan Lek Darsono itu.


Mengiringi bahasan tersebut, Sugeng Siswoyo menyinggung program unggulan yang pernah ditawarkan Walikota. 


"Apakah beberapa program unggulan yang ditawarkan mampu menjawab kebutuhan Kota Metro," katanya.


Jika dilihat dari beberapa bahasan, lanjut Sugeng, masih banyak tugas yang belum selesai dari kepemimpinan lama dan masalah baru yang dihadapi. Kepemimpinan hari ini harus punya skala prioritas dalam menyelesaikan semua problematik dengan pola yang terukur.


"Hal itu yang harus menjadi proyeksi bersama," ujar Sugeng.


Sementara, anggota Kahmi Metro, Lukmansyah menilai, pembicaraan pembicaraan yang didiskusikan ini tidak efektif.


"Cukup buktikan dengan minimal dua alat bukti dan laporkan ke Kajari dan Polres perihal persoalan yang menjadi pokok bahasan. Saya merekomendasikan bertarung dengan data dan aturan undang-undang," kata Lukmansyah yang juga merupakan mantan Kajari.


Lukmansyah juga melihat bahwa beberapa posisi strategis tidak ditempatkan secara benar.


"Sudah jadi rahasia umum, banyak nepotisme di dalam lingkar kekuasaan. Hal itu akan berdampak tidak baik bagi tatanan birokrasi," katanya.


Hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya; anggota Kahmi Kota Metro, kader HMI, Insan Pers dan tamu undangan. Rencananya, akan ada diskusi dan tindak lanjut dari bahasan tersebut.

 

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama